PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN UMUM MELALUI SATU DATA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA

Dalam pemilu, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu langkah yang menentukan warga negara mana yang berhak memilih. Namun demikian, berdasarkan tatanan hukum status quo dan pemilu sebelumnya, masih terdapat persoalan prosedur pemutakhiran data yang membahayakan hak konstitusional untuk memilih. Penulis kemudian merumuskan dua permasalahan pokok: seberapa urgen optimalisasi data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan bagaimana implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam mengatasi permasalahan yang ada guna optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan penulisan deskriptif kualitatif. Beberapa masalah pemilu telah diidentifikasi dalam status quo, termasuk bahan penyiapan data yang tidak valid dan rumit, kelambanan sistem yang menyertai dinamika status kependudukan, dan metode pendaftaran de facto dan de jure dalam basis data pemilih yang tidak jelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menerapkan konsep SDI untuk mengoptimalkan pemutakhiran data pemilu dengan mengimplementasikan beberapa elemen, antara lain standar data tunggal, interoperabilitas, dukungan geospasial untuk sistem terintegrasi, dan komunikasi real-time antar instansi. Dengan demikian, prosedur pemutakhiran data pemilih dapat secara optimal menjaga hak pilih warga negara.