Development Policy and Management Review (DPMR)

The Importance Of Digital Transformation In A Post-Pandemic World

2024-01-14T07:47:54+00:00

In the wake of the global COVID-19 pandemic, the business landscape has undergone a profound transformation, necessitating a paradigm shift towards digitalization for sustained resilience and growth. This article explores the pivotal role of digital transformation in the post-pandemic world, encompassing technological innovation, organizational adaptation, and cultural evolution. Drawing on insights from scholarly sources, we delve into the accelerated digital trends triggered by the pandemic and the challenges faced by businesses in this transformative journey. The importance of digital transformation is underscored by its role in enhancing resilience, adapting to unforeseen challenges, improving customer experiences, and facilitating data-driven decision-making. While acknowledging the inherent challenges, a well-defined digital strategy emerges as a crucial determinant for success. As we navigate the evolving business landscape, this article aims to provide a comprehensive understanding of the significance of digital transformation in fostering organizational agility and long-term success.

Multiple Taxation And Business Survival in Anambra State, Nigeria

2024-06-10T03:11:44+00:00

The study investigated the relationship between multiple taxation and business survival in Awka, Anambra state. The specific objective was to evaluate the effectiveness of existing tax policies in fostering a conducive environment for business survival and to analyze the coping strategies businesses employ in response to multiple taxations. A survey research design was employed on a population of 330 from 11 small-scale entrepreneurs in Awka Anambra State. Taro Yamane’s formula was used to obtain a sample size of 319. This study employed primary data gathered through structured questionnaires distributed to managers/owners of 319 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Awka, Anambra State. The hypotheses were tested using the Chi-squared test with the aid of Statistical Package for Social Sciences V.22. The findings revealed that there is a significant relationship between the effectiveness of existing tax policies and multiple taxations (p-value = 0.000); there is a significant relationship between multiple taxations and coping strategies employed by businesses (p-value = 0.000). The study therefore recommends that the Anambra State Government should streamline and harmonize tax collection processes across different agencies to minimize duplication and reduce the financial burden on businesses, thereby fostering a more conducive environment for business growth and investment.

Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Kasus Kabupaten Majene

2024-03-03T10:37:06+00:00

Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini mengkaji efektivitas pemungutan PBB di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan dan strategi untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menganalisis prosedur pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak, akurasi data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan kebijakan insentif fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun proses pemungutan pajak telah mengikuti prosedur yang berlaku, masih terdapat kendala signifikan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pembaruan data, dan masalah dalam SPPT. Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Majene masih di bawah 5%, menunjukkan ruang yang besar untuk peningkatan. Penelitian ini menyarankan strategi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi penagihan pajak, dan penerapan insentif fiskal yang lebih efektif. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja Makro Pembangunan Daerah Sebagai Daya Tarik Migrasi Masuk Provinsi di Pulau Sulawesi

2024-01-19T11:31:43+00:00

Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menguji hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), kesempatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan migrasi masuk ke Pulau Sulawesi. Temuan menunjukkan bahwa PDRB, UMP, dan kesempatan kerja secara signifikan mempengaruhi migrasi masuk, sedangkan IPM tidak memiliki dampak yang signifikan. Studi ini menggunakan Model Random Effect untuk menganalisis data. Oleh karena itu, PDRB, UMP, dan kesempatan kerja dapat menjadi instrumen kebijakan untuk mengatur arus migrasi masuk di Pulau Sulawesi. Selain itu, studi ini menyoroti bahwa kualitas hidup, yang diukur dengan IPM, tidak mempengaruhi migrasi masuk di Sulawesi. Studi ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk di Pulau Sulawesi.

Multi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Tarif Taksi Online Di Sulawesi Selatan

2024-05-01T15:18:57+00:00

Dalam studi kebijakan publik, proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang administrasi dan sudut pandang politik. Sudut pandang administrasi menjelaskan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Sudut pandang politik menjelaskan pengambilan keputusan dalam proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor-aktor kebijakan. Penelitian ini berfokus membahas proses perumusan kebijakan tarif taksi online di Sulawesi Selatan. Terdapat banyak pro-kontra pada hasil kebijakan ini. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran multi aktor dalam proses perumusan kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Komisi D Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Jaringan Aktor Kebijakan Kingdon (2014) yang terdiri dari 2 klasifikasi aktor, yakni aktor government dan aktor outside government. Hasil penelitian ini menunjukkan perumusan kebijakan tarif batas bawah dan batas atas taksi online di Sulawesi Selatan melibatkan multi aktor. Namun tidak semua aktor berperan aktif dalam perumusan kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat tidak merepresentasikan kepentingan yang ada, terutama konsumen. Sehingga esensi dari perumusan kebijakan ini tidak tercapai.